PIKIRAN RAKYAT - Penyelenggaraan rapat kerja (raker) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Yogyakarta mendapat kritik, utamanya dari mantan pegawai antirasuah tersebut.
Namun, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan penyelenggaraan raker selama 27 Oktober-29 Oktober 2021 di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta, salah satunya agar APBN bisa terdistribusi ke daerah.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat ditemui di sela acara Rapat Kerja KPK di Yogyakarta, Kamis, 28 Oktober 2021.
“Kalau kemudian hanya kami belanjakan di Jakarta, maka daerah tidak akan mampu menyerap atau menggunakannya sehingga kami laksanakan di Yogyakarta,” kata Ghufron.
Baca Juga: 7 Satwa Dilindungi Dilepas Liarkan di Gunung Ciremai, Elang hingga Kucing Hutan
Selain itu, dia menyebutkan setidaknya ada tiga agenda utama raker di Yogyakarta, yakni rapat tinjauan kinerja, evaluasi proses alih status pegawai KPK menjadi ASN, dan terakhir penyusunan struktur baru setelah pegawai lembaga antirasuah itu beralih menjadi ASN.
Ghufron mengatakan, KPK merupakan bagian dari struktur ketatanegaraan yang turut menggunakan dana APBN, yang di antaranya dihimpun dari penerimaan yang bersumber dari uang rakyat.
“Fungsi dari APBN adalah distribusi, bahwa uang yang dikumpulkan dari rakyat itu harus didistribusikan seluas-luasnya kepada rakyat,” kata Ghufron.
Baca Juga: Cek Fakta: Shah Rukh Khan Dikabarkan Meninggal Akibat Kecelakaan Pesawat, Simak Faktanya
Kemudian, menurut Ghufron, rapat di luar Gedung KPK di Jakarta, bahkan di luar daerah bukan kali pertama dilakukan. Pada 2020, rapat pernah digelar di Bandung, Jawa Barat.