PIKIRAN RAKYAT - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyoroti perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dia melihat ada keanehan saat proyek kereta cepat yang diklaim business to business antara Indonesia dan China, akan tetapi ada Perpres untuk mengaturnya.
Jika melihat kondisi itu, dia melihat ada empat BUMN dengan porsi saham yang sudah ditentukan.
"Dibilang business to business tapi ada Perpres-nya. Dan Perpres itu menunjuk empat BUMN dengan porsi saham yang sudah ditentukan," kata Refly Harun sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Refly Harun pada Selasa, 2 November 2021.
Baca Juga: Hadir di Pernikahan Mantan Istri, Kiwil: Gua kan Tipenya Menjaga Perempuan
Dalam proses pembangunan proyek saat ini, Refly Harun mengatakan pemerintah menunjuk empat BUMN.
Keempatnya ditunjuk sebagai pelaksana proyek kereta cepat dan pemegang saham PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).
BUMN yang terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut mendapat tugas dengan job desc yang berbeda-beda.
Baca Juga: Heboh Isu Suaminya Kembali 'Mesra' dengan Mantan Istri, Zaskia Gotik Beri Jawaban Menohok