PIKIRAN RAKYAT - Di tengah kebijakan pemerintah terkait tes PCR sebagai syarat pelaku perjalanan. dan akan diterapkan di semua moda transportasi, isu pejabat terlibat meraup keuntungan lewat bisnis PCR pun mulai menyeruak.
Kondisi ini pun disoroti oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan, begitu juga Indonesia Corruption Watch, yang menilai bahwa penurunan harga jasa pelayanan pemeriksaan PCR oleh pemerintah, tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas.
Dalam hal ini, Koalisi Masyarakat Sipil juga menemukan sejumlah data yakni seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR sejak awal hingga akhir, tercatat bahwa setidaknya ada lebih dari Rp23 triliun uang yang berputar dalam bisnis tersebut.
“Total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp10 triliun lebih. Ketika ada ketentuan yang mensyaratkan penggunaan PCR untuk seluruh moda transportasi, perputaran uang dan potensi keuntungan yang didapatkan tentu akan meningkat tajam. Kondisi tersebut menunjukan bahwa Pemerintah gagal dalam memberikan jaminan keselamatan bagi warga,” kata Wana Alamsyah, anggota dari ICW yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan.
Selain itu, berdasarkan anggaran penanganan Covid-19 sektor kesehatan tahun 2020, diketahui bahwa realisasi penggunaan anggaran untuk bidang kesehatan hanya 63,6 persen dari Rp99,5 triliun.
Kondisi keuangan tahun ini pun demikian, tercatat per 15 Oktober bahwa dari Rp193,9 triliun alokasi anggaran penanganan Covid-19 untuk sektor kesehatan, baru terserap 53,9 persen.
Bahkan, dari kondisi tersebut sebenarnya Pemerintah masih memiliki sumber daya untuk memberikan akses layanan pemeriksaan PCR secara gratis kepada masyarakat, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman ICW.
Baca Juga: SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Persib Lawan Persela di Indosiar