PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) mengkaji ulang alokasi biaya tidak terduga (BTT) dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022 sebesar RP2,2 triliun.
Menurutnya, BTT saat ini tidak perlu dialokasikan dengan besaran yang signifikan mengingat penularan Covid-19 di Jakarta yang sudah relatif terkendali.
Justru menurutnya yang dibutuhkan masyarakat adalah pemulihan perekonomian setelah pandemi Covid-19.
"Saya minta anggaran BTT tahun 2022 sebesar Rp2,2 triliun agar dikembalikan seperti pada nilai anggaran BTT tahun 2019 sebesar Rp200 miliar saja," ujarnya sebagaimana dilansir Pikiran-Rakyat.com di laman resmi DPRD, Senin, 8 November 2021.
Menurut Pras, sisa anggaran dapat digeser untuk program pertumbuhan ekonomi pasca-Covid-19, misalnya pengembangan UMKM, pemberian dana serta pembangunan sarana dan prasarana UMKM yang berada dibawah dinas.
Rekomendasi Komisi
Komisi A DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp12,9 triliun, dalam mendukung pemulihan ekonomi telah merekomendasikan kenaikan operasional Dasa Wisma, Jumantik, dan Kader Posyandu dalam laporan hasil pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022.
Baca Juga: Berikut 5 Laporan Terbaru CDC Mengenai Efek Samping Vaksin Covid-19