PIKIRAN RAKYAT – Sebagian masyarakat menilai bahwa Negara belum maksimal memberikan perhatiannya kepada kaum disabilitas. Oleh karena itu, berbagai desakan ditujukan kepada pemerintah untuk lebih memberikan perhatian terhadap kaum disabilitas dalam berbagai aspek, sehingga tidak ada lagi bentuk diskriminasi.
Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah pun membentuk Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas sebagai bukti nyata bahwa pemerintah jelas dan tegas dalam memperhatikan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas.
Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus (Stafsus) Presiden Angkie Yudistia usai pelantikan tujuh anggota Komnas Disabilitas di Istana Negara, Jakarta pada Rabu siang, 1 Desember 2021.
“Berdirinya Komisi Nasional Disabilitas ini adalah sebagai langkah awal yang positif atas kesetaraan penyandang disabilitas untuk menciptakan lingkungan yang inklusif di Indonesia yang ramah terhadap disabilitas,” katanya.
Stafsus Presiden Angkie mengatakan bahwa pelantikan anggota Komnas Disabilitas merupakan wujud dari komitmen Presiden Jokowi dalam merealisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
“Sebagai komitmen Bapak Presiden telah merealisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komnas Disabilitas Dante Rigmalia menyampaikan bahwa pelantikan anggota Komnas Disabilitas merupakan bagian dari rangkaian proses untuk mewujudkan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Baca Juga: Majalengka Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Capaian Vaksinasi Tak Meningkat
“Perjalanan yang panjang dilalui oleh kami semua. Namun, kami merasa bahagia karena proses ini merupakan sebuah pembelajaran dan pengayaan bagi kami tentang bagaimana kita mewujudkan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan kesamaan hak sebagai warga negara,” ucapnya.