JAKARTA, (PR).- Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi meminta Presiden Joko Widodo segera menyampaikan hasil perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik.
"Presiden Joko Widodo hingga hari ke-970 belum kunjung memberikan keadilan pada Novel Baswedan yang diserang menggunakan air keras," ucap Kurnia Ramadhana, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 3 Desember 2019.
"Padahal, Presiden telah memberikan tenggat waktu kepada Kapolri Idham Azis untuk menyelesaikan kasus tersebut hingga awal Desember," lanjut Kurnia, dilansir Antara.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menyatakan, pasca-penyerangan Novel pada 11 April 2017 hingga hari ini, Presiden telah mengeluarkan 15 pernyataan mengenai kasus tersebut, salah satunya pada 31 Juli 2017 melalui akun Twitter resmi Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Tolak Tiga Periode, Pengamat Politik Nilai Pernyataan Presiden Jokowi Tak Multitafsir
Presiden memberikan pernyataan pengusutan kasus Novel Baswedan terus mengalami kemajuan.
"Namun pada awal Desember 2018, Presiden seolah-olah menutup mata dengan kerja-kerja Kepolisian yang tidak dapat menemukan aktor penyiraman akhir keras yang menimpa Novel," tuturnya.
Alih-alih bersikap realistis terhadap proses pengusutan kasus yang dinilai sulit oleh Kepolisian, kata Kurnia, Presiden tidak pernah melakukan evaluasi terhadap tim yang dibentuk oleh kepolisian. Setidaknya, ucap dia, terdapat tiga tim yang sudah dibentuk oleh Kepolisian.
Tim pertama, kata dia, dibentuk oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada 12 April 2017 yang merupakan gabungan dari Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, dan Mabes Polri.