/photo/2019/12/02/2168223994.jpg)
JAKARTA, (PR).- Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyampaikan laporan pertanggung jawabannya pada Musyawarah Nasional X Partai Golkar yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019.
Menurut dia menakhodai Partai Golkar setelah dualisme yang panjang memang bukan hal mudah. Kendati begitu, upaya semua pihak di bawah pimpinannya mampu membuat Golkar bangkit hanya dalam kurun waktu dua tahun saja.
Di hadapan ribuan kadernya, Airlangga menyebut pengurus DPP Partai Golkar 2017-2019 yang dia pimpin melaksanakan program umum hasil Munas Luar Biasa tahun 2016. Di jangka waktu yang relatif pendek ini, Partai Golkar mesti fokus pemenangan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Apalagi imbas dari dualisme berbuntut sulitnya konsolidasi organisasi dan kaderisasi serta pembinaan.
Baca Juga: Di Depan Ribuan Kader Golkar, Jokowi Tegaskan Tak Ada Intervensi Istana dalam Munas
"Bahkan ketika Pilkada 2015 hampir saja Partai Golkar tidak bisa mengusung calon karena tidak ada kesepakatan dari kedua kepengurusan yang berbeda, walaupun pada akhirnya ditemukan solusi kompromi tetapi tidak ada persiapan yang cukup untuk pemenangan Pilkada," kata Airlangga.
"Sehingga tingkat kemenangan yang diraih dalam Pilkada di tahun 2015 di bawah 50 persen, jauh dari target yang diharapkan. Dan tidak sedikit kader-kader Golkar yang maju dalam Pilkada tersebut diusung oleh partai lain, bahkan setelah terpilih ada di antara mereka yang pindah ke partai yang mendukungnya," lanjut Airlangga.
Onak dan duri bagi tubuh partai berlambang pohon beringin ini nyatanya tak berhenti sampai di situ. Pilihan Munaslub 2016 yang mengubah haluan Golkar dari Koalisi Merah Putih yang semula mendukung Prabowo-Hatta ke Koalisi Indonesia Hebat bersama Jokowi-JK bukanlah hal mudah.
Baca Juga: Agun Bantah Jadi Pemecah Suara Partai Golkar
Apalagi di tengah situasi ini Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar saat itu tersangkut kasus korupsi. Menurut Airlangga, hal ini membuat kerja-kerja organisasi kembali terhambat.