PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, salah satu tujuan penyelesaian sengketa proses pemilu adalah untuk memberikan legitimasi proses dan hasilnya.
Demikian pesan Mahfud MD yang dibacakan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Janedjri M. Gaffar, dalam acara Seminar dan Lokakarya Nasional Penguatan Literasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pilkada oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta, Kamis, 16 Desember 2021 kemarin.
Acara ini dihadiri secara daring oleh 518 Bawaslu kabupaten/kota dan 170 pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu/pilkada, perwakilan partai politik, ormas dan peneliti pemilu.
Melalui pesannya, Mahfud MD menjelaskan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil menjadi penentu terwujudnya upaya pencapaian tujuan nasional.
Baca Juga: Korea Utara Mengeksekusi 7 Orang Gara-gara Ketahuan Menonton Video K-Pop
Pemilu yang jujur menurutnya juga menentukan pembentukan pemerintahan yang demokratis melalui pergantian kekuasaan secara damai.
“Di beberapa negara, kegagalan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis menjadi momentum titik balik yang justru melahirkan diktator atau perang sipil,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mahfud MD menjelaskan pemilu di Indonesia merupakan Pemilu yang terbesar dan terumit di dunia.
Baca Juga: Peringati Kematian Kim Jong Il, Warga Korea Utara Dipaksa 'Menderita' Selama 11 Hari
Terlebih pada Pemilu 2024 mendatang yang akan dilakukan enam jenis Pemilu dalam waktu satu tahun, yaitu Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemilihan Presiden pada satu hari yang sama.