/photo/2020/01/03/3581236616.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas mengenai penanganan banjir. Rapat digelar di Kantor Presiden, Jumat 3 Januari 2020.
Salah satu isu yang mengemuka adalah mengenai imbauan bagi pemerintah daerah untuk tegas merelokasi warga yang tinggal di daerah rawan bencana, seperti di pinggir daerah aliran sungai (DAS).
Imbauan itu dinyatakan oleh Kepala BNPB Doni Munardo seusai rapat terbatas. Ia mengimbau supaya masyarakat di sepanjang DAS yang berisiko dampak banjir bandang harus dilakukan langkah-langkah evakuasi.
“Kami harap ketegasan Pimpinan daerah sampai kepala desa atau lurah agar mampu ingatkan masyarakat supaya tidak berada di tempat berisiko (seperti DAS) karena bisa saja hujan tidak terjadi di tempat mereka, namun di hulu,” katanya.
Baca Juga: 11 Potret Miris Banjir Era Kolonial, Coba Bandingkan dengan Banjir Hari Ini
Meskipun hujan tidak terjadi di tempat warga di hilir, namun hujan yang terjadi di hulu bisa mengalir deras ke lokasi rendah. “Dalam waktu tak lama, air bisa mengalir deras ke lokasi yang menjadi tempat hunian masyarakat, terutama di daerah rendah,” tuturnya.
Doni mengatakan, ia telah mengusulkan kepada presiden supaya menerbitkan Inpres mengenai kewajiban Pemda untuk menyusun contigency plan. Pasalnya, setiap tahun beberapa daerah mengalami peristiwa bencana rutin.
“Saat kemarau ada kekeringan dan kebakaran hutan. Musim hujan kita alami banjir bandang dan tanah longsor. Hal itu menimbulkan kerugian dan korban jiwa. Dengan Inpres, seluruh komponen bisa ingatkan Pemda supaya ambil langkah, mulai kesiapsiagaan dan mitigasi,” katanya.***