PIKIRAN RAKYAT - Investasi swasta di sektor perikanan dan kelautan perlu ditingkatkan seiring dengan menurunnya alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi hanya Rp 6,4 triliun pada tahun 2020. Padahal target Produk Domestik Bruto naik menjadi 7,9%.
“Alokasi belanja pemerintah menurun, sementara target PDB perikanan naik menjadi 7,9% sehingga mesti ada terobisan untuk tingkatkan investasi dan ekspor” kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan, Minggu 5 Januari 2020.
Dia mengatakan, strategi dan teks APBN KKP mudah dibaca dari dokumen yang ada. Tapi hingga saat ini belum terlihat kebijakan progresif.
"Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mereview 29 kebijakan KKP menimbulkan ketidakpastian baru bagi investor dan publik karena time line review tersebut tidak terlalu jelas kapan diumumkan hasilnya” kata Abdi.
Baca Juga: Tak Lama Lagi Kota Cimahi Bakal Punya Air Mancur, Dilengkapi Ornamen Patung Gajah
Menurut Andi, Edhy harus segera menentukan prioritas untuk menjawab keraguan publik. “Dua bulan yang penuh kontroversi mesti diakhiri dengan menetapkan prioritas program yang bisa membawa kesejahteraan bagi nelayan. Fokus kesejahteraan merupakan jalan ketiga setelah kedaulatan dan keberlanjutan yang secara konsisten telah dilakukan oleh KKP dalam 5 tahun ini," kata Abdi.
Sementara itu, peneliti DFW-Indonesia, Muh Arifuddin mengingatkan bahwa rencana KKP meningkatkan produksi budidaya menjadi 18,44 juta ton tahun 2020 merupakan target ambisius dan memerlukan dukungan semua pihak.
“Perlu dimulai dari baseline karena hingga saat ini Indonesia belum memiliki peta detail tambak di Indonesia untuk keperluan engineering dan manajemen di tingkat farm level, termasuk untuk tujuan proyek rehabilitasi," kata Arif.
Baca Juga: Longsor Putus Aliran Irigasi untuk 200 Hektare Sawah, Petani: Padahal Benih Sudah Siap