/photo/2020/01/06/3527123327.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Sidang Kabinet Paripurna perdana pada tahun 2020 diselenggarakan di Istana Negara, Senin 6 Januari 2020. Salah satu isu yang dibahas adalah mengenai sengketa dengan Pemerintah Tiongkok terkait perbatasan di perairan Natuna.
Saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Jokowi menegaskan tidak ada tawar menawar terkait dengan sengketa di Perairan Natuna ini. Menurutnya, persoalan kedaulatan tidak bisa ditawar-tawar.
“Saya kira seluruh statement (mengenai Perairan Natuna) yang disampaikan (oleh para menteri) baik, bahwa tidak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan, teritorial negara kita,” katanya.
Baca Juga: MUI Bantu Bikin Rumah Sakit di Hebron, Menteri Palestina Titip Terima Kasih untuk Presiden Jokowi
Sebagaimana diketahui, sengketa terkait perbatasan Natuna mengemuka setelah pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan Tiongkok di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa secara hukum, Tiongkok tidak memilki hak mengklaim Perairan Laut Natuna sebagai wilayah teritorial mereka. Ia menegaskan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah untuk menjaga kedaulatan negara.
“Kalau secara hukum, Cina tidak punya hak karena Indonesia tidak punya konflik perairan dengan itu (Perairan Natuna),” katanya, Jumat 3 Januari 2020.
Menurut Mahfud, Tiongkok juga memiliki konflik dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan di Laut Cina Selatan yang telah diakui oleh Southern Chinese Sea (SCS) Tribunal Tahun 2016.