PIKIRAN RAKYAT - Keberadaan puluhan kapal nelayan Tiongkok yang dikawal dua kapal penjaga pantai dan kapal perang Tiongkok sejak Desember 2019 harus menjadi perhatian. Maka dari itu pemerintah melalui Menteri Pertahanan tepat jika melakukan langkah demi memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan. Farhan mengatakan hal itu saat menjalani masa resesnya di Kota Bandung pada Senin, 6 Januari 2020.
Menurut Farhan, sudah saatnya Kemenhan memperkuat persenjataan dan wewenang Bakamla. Terutama untuk mendukung tindakan-tindakan Bakamla di wilayah perbatasan terhadap kapal-kapal asing khususnya dari Tiongkok.
Baca Juga: Tak Tanggung-tanggung, Pemerintah Pusat Siapkan Rp 4 Triliun untuk Bekasi Usai Banjir
"Kami sangat mendukung salah satu poin penting pada rapat yang dilaksanakan di Kemenkopolhukam baru-baru ini. Pada rapat tersebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyarankan untuk merubah Peraturan Menteri Pertahanan yang lama. Nantinya Bakamla dengan peraturan baru dapat memperkuat persenjataan demi kedaulatan wilayah laut NKRI," katanya.
Akhir-akhir ini, kata Farhan, tindakan Bakamla pada kapal-kapal asing sudah patut diapresiasi. Hanya saja untuk penindakan yang tegas, Bakamla belum kuat dalam hal persenjataan. Meski demikian, seperti diketahui Bakamla memiliki personel militer dan sipil yang mumpuni.
"Kapal nelayan asing yang telah overlap langsung diusir oleh Bakamla semisal kapal asing dari Vietnam. Selain itu kapal asing lain yang masuk ke perairan Indonesia juga diusir Bakamla agar kembali ke luar wilayah perairan Indonesia," katanya.
Baca Juga: Longsor dan Banjir Bandang di Bogor, Pakar IPB Ungkap Empat Penyebab
Aktivitas perahu asing yang masuk ke Natuna pun, lanjut Farhan, terlalu banyak. Bahkan kata dia sebuah media asing menyebut perbandingan jumlah kapal nelayan asing dengan kapal dari Indonesia adalah 150 berbanding 1.