PIKIRAN RAKYAT - Bupati Bandung Dadang M. Naser mengaku prihatin dengan terjadinya operasi tangkap tangan yang menjerat Kabid SMP pada Disdik Kabupaten Bandung, MS oleh Satgas Saber Pungli Jawa Barat. Ia pun mengaku langsung memberi penekanan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan pengawasan internal.
Menurut Dadang, OTT yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Jabar tidak lepas dari keluhan dan laporan dari masyarakat. "Saya mengapresiasi Saber Pungli yang langsung menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut," ujarnya di Soreang, Senin, 6 Januari 2020.
Dadang menambahkan, dirinya selama ini sudah sering menekankan kepada seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemkab Bandung untuk tidak melakukan hal-hal yang bertabrakan dengan aturan hukum. Apalagi dengan adanya "iuran" yang dimintakan tanpa regulasi yang jelas.
Baca Juga: Kumpulkan Kepala Sekolah untuk Tarik Setoran, Pejabat Disdik Kabupaten Bandung Kena OTT
Terlebih, kata Dadang, saat ini kondisi politik Kabupaten Bandung juga tengah memanas jelang Pilkada Oktober mendatang. Setiap isu miring ia khawatirkan bisa "digoreng" demi kepentingan politik.
Soal MS sendiri, Dadang mengaku masih menunggu kelanjutan proses hukum sebelum menentukan langkah soal statusnya sebagai ASN. "Kalau sudah ada putusan pengadilan baru kita tentukan," ujarnya.
Di sisi lain, Dadang mengimbau para kepala sekolah di Kabupaten Bandung untuk tidak takut menolak jika dimintai "iuran" di luar prosedur. Hal serupa juga berlaku untuk ASN lain dan masyarakat umum.
Baca Juga: Cekoki Sopir dengan Racun Tikus, TS Rampas Truk dan Ratusan Sak Semen
"Tanyakan dulu iuran apa dan untuk apa, apabila hal-hal yang di luar prosedur dan aturan tolak saja. Ada juga keluhan soal pungutan KTP, tolak saja karena KTP sudah gratis kok masih dipungut," tutur bupati.