PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.500 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat saat berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di hari ketiga.
Acara penyerahan digelar di Kantor Bupati Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Selasa, 21 Januari 2020.
Presiden menjelaskan bahwa masih maraknya konflik dan sengketa tanah yang terjadi di seluruh tanah air. Oleh sebab itu, pemerintah terus mendistribusikan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.
Baca Juga: Optimalkan Industri Dalam Negeri, Pertamina Percepat Pembangunan Kilang
"Dulu 2015 setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, setiap saya ke daerah, apa yang saya dengar? Sengketa tanah, konflik tanah, konflik lahan, sengketa lahan, di mana-mana di seluruh Indonesia. Apa penyebabnya? Masyarakat kita memiliki lahan, memiliki tanah, tapi belum pegang sertifikat," jelas Jokowi.
Pada 2015, Jokowi menjelaskan bahwa dari 126 juta bidang tanah yang harusnya bersertifikat, baru 46 juta bidang tanah yang rampung. Sisanya, sebanyak 80 juta lahan belum memiliki tanda bukti hak hukum berupa sertifikat tersebut.
"Artinya punya tanah tapi gak pegang sertifikat, kemudian tumpang tindih akhirnya sengketa di mana-mana," ucapnya.
Baca Juga: Modifikasi Rem Asal-asalan Jadi Penyebab Kecelakaan Bus Terguling di Subang, Korban Tewas Bertambah
Dikarenakan sebelumnya pemerintah hanya mengeluarkan sekitar 500-600 rib sertifikat tiap tahunnya, maka kini pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).