PIKIRAN RAKYAT - Rencana pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah bergabung Islamic State Iraq and Suriah (ISIS) kembali ke Indonesia harus dikaji secara mendalam.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzili menyebut, pemerintah harus menimbang aspek positif dan negatifnya dan kemungkinan meningkatnya penyebaran ideologi anti-Pancasila dan NKRI.
Ditemui dalam sebuah diskusi di Senayan, Kamis, 5 Februari 2020, Ace menyebut, kepergian mereka untuk menjadi bagian dari pejuang ISIS, sesungguhnya menunjukan bahwa orang-orang ini telah terpapar ideologi terorisme.
Baca Juga: Indramayu Bersiap Miliki Lima Kawasan Industri, Diharapkan Dongkrak Perekonomian Masyarakat
Secara sadar juga telah melepas kewarganegaraan mereka, dengan aksi bakar paspor seperti yang sempat viral dalam video-video.
“Apa yang dilakukan oleh mereka sesungguhnya merupakan pilihan ideologis, sehingga mereka secara sadar “berjihad” ke Suriah. Bahkan di antara mereka tidak mengakui keberadaan NKRI,” kata Ace.
Dengan pilihan ideologis itu, tentu konsekwensi memulangkan 600 orang ini tidak mudah.
Baca Juga: JNE bersama YukBisnis Hadir untuk UMKM Lokal di 10 Kota dalam Workshop 'Revolusi Saluran Distribusi'
Setidaknya harus ada identifikasi lebih dulu, agar pemerintah tahu gradasi keterpaparan mereka satu per satu. Apakah mereka sebagai seorang propagandis, simpatisan, atau sekadar ikut-ikutan.
“Identifikasi ini juga hendaknya dilakukan menyeluruh oleh psikolog, pemuka agama, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,” kata Ace.
Sebaiknya, katanya, identifikasi dilakukan di shelter mereka saat ini. Jangan dipulangkan dulu baru diidentifikasi.
Baca Juga: Marak Kecelakaan, Masyarakat Salahkan Pemkab Purwakarta
Kalaupun mereka kembali ke NKRI, apakah ada jaminan mereka tidak akan menebarkan ideologi yang sudah diyakininya tersebut.