PIKIRAN RAKYAT - Menurut filsuf terkemuka dari Yunani, Plato, mengatakan bahwa hukum adalah pemikiran yang beralasan (logismos) yang terkandung dalam dekrit negara (Undang-Undang)
Plato juga menolak pandangan bahwa otoritas hukum bersandar pada kehendak semata-mata kekuasaan yang memerintah.
Oleh sebab itu, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsudin menegaskan, peraturan hukum harus mampu menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan setara terhadap perlindungan hukum.
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi DPR RI, menurutnya, sebagus apapun peraturan hukum dibuat, jika tidak dilakukan dan diperkuat dengan aturan dan mekanisme yang ada, maka peraturan hukum tidak dapat berjalan dengan baik.
Baca Juga: Pameran Baru di New York, Menguji Pengaruh Balet terhadap Fashion
“Karena setiap hukum yang dibentuk pasti akan ada celah. Nah celahnya itu di mana tergantung daripada pihak yang membuatnya itu sendiri,” ungkap Azis.
Hal itu disampaikannya ketika menjadi pembicara dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Rapimnas Permahi) 2020 di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa, 18 Februari 2020.
Ia juga meminta kepada seluruh jajaran Permahi untuk berkontribusi pada pembahasan regulasi.
“Kepada adik-adik Permahi, kami (DPR dan Pemerintah) berharap untuk bisa memberikan masukan-masukan yang sudah disertai data. Karena kami akan sungguh-sungguh memperjuangkannya, apabila terdapat oknum-oknum yang memang melakukan hal-hal di luar kewajaran dalam penegakan hukum," tegas Azis.