PIKIRAN RAKYAT - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo meminta pemerintah agar mempercepat rapid test terutama di daerah-daerah yang telah memiliki alat pengecekan.
Hal ini dikatakan Bambang menanggapi resiko gelombang infeksi Corona lanjutan di luar Jakarta yang diprediksi bisa meingkat. Menurutnya, dalam tiga hari terakhir saja, jumlah kasus baru Covid-19 yang dilaporkan pemerintah selalu di atas 100 orang per hari.
"Secara kumulatif angka infeksi sudah mencapai 893 orang. Oleh karena itu daerah yang sudah ada alat sesegera mungkin menggelar tes agar bisa ketahuan berapa yang terinfeksi dan menyusun langkah pencegahan," kata Bambang, Jumat 27 Maret 2020.
Baca Juga: Ini Kata Disdik Kota Bandung Soal Perpanjangan Masa Belajar di Rumah
Menurut dia, pemerintah hendaknya segera merealisasikan uji kesehatan melalui sistem drive thru yang sudah efektif digunakan oleh negara lain untuk melacak dan mendeteksi penyebaran virus Covid-19 secara cepat dan aman.
Ini dilakukan dengan terus menggalakkan imbauan untuk menjaga jarak interaksi sosial, tetap berada di rumah, serta terus berusaha menahan lonjakan jumlah pasien baru dengan berbagai upaya pencegahan.
"Mendorong pemerintah melakukan penutupan pergerakan manusia dari dan menuju Jakarta, serta melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk menyiapkan petugas di setiap pelabuhan maupun bandara dan memperketat pengawasan untuk memeriksa arus masuk-keluar Jakarta, sebagai upaya pemerintah menghentikan penyebaran wabah ke daerah lainnya," ucap dia seraya menyebut pemerintah harus segera menginformasikan kepada masyarakat terkait mitigasi risiko jika kasus infeksi terus mengalami lonjakan.
Baca Juga: Pilihan Karier yang Sesuai dengan Zodiak, Virgo dan Aquarius Cocok dengan Profesi Militer
"Agar tidak menimbulkan kepanikan ataupun keresahan di masyarakat," katanya.
Adapun untuk menanggulangi wabah Covid-19 yang akan menyentuh semua lapisan masyarakat, MPR mendukung langkah pemberian bantuan yang dicanangkan pemerintah. Kendati demikian, pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk segera mengumumkan tatacara pendaftaran serta melakukan pendataan dan optimalisasi data sesuai dengan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan. Terutama bagi keluarga miskin dan warga terdampak wabah Covid-19 dari sektor formal dan informal.
"Sehingga tidak salah sasaran. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bersama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyaluran kartu pra kerja maupun BLT, agar program pemerintah tersebut berjalan efektif," ucap dia.
Baca Juga: Dituding Gelar Musda Tak Pertimbangkan Status Siaga Covid-19, Hipmi Jabar Beri Tanggapan
Dia juga mendorong pemerintah memberikan penjelasan mengenai tujuan dari BLT adalah agar masyarakat khususnya yang bekerja di sektor informal bisa disiplin mengikuti pedoman pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
"Untuk suksesnya program kartu pra-kerja agar sesuai target yang sudah ditentukan, perlu dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya," ucap dia.***