PIKIRAN RAKYAT - Bantuan Sosial (Bansos) rawan diselewengkan, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Eva Yuliana, meminta KPK untuk turun tangan mengawasi persoalan data masyarakat terdampak Covid-19 yang berhak menerimanya.
"Kita harus belajar dari pengalaman. Hampir setiap ada penyaluran bantuan selalu bermasalah soal data penerima bantuan.
KPK harus pastikan DTKS valid," ujar Eva usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III terkait langkah antisipasif KPK dalam mengawasi dana COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah, Rabu, 29 April 2020.
Baca Juga: Saat Ketegangan Laut China Selatan, Tiongkok Bikin Lagu Propaganda di Filipina
Eva menyarankan, agar KPK juga berkoordinasi dengan Satgas khusus yang dibentuk Kemendagri dan Kemensos, untuk memantau dan mengawasi ke mana saja anggaran bansos ini disalurkan, pelaksanaan distribusinya, evaluasi, pengawasan dan supervisi guna memastikan penyaluran sudah tepat sasaran.
Ketua KPK Firli Bahuri kata Eva, sudah meminta agar penyaluran bansos kepada masyarakat didasari pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
Menurutnya, DTKS telah dipadankan dengan data kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Baca Juga: Tomboi dan Sering Panjat Pohon, Wakil Wali Kota Cirebon Kenang Cara Praktis Makan Mangga
Untuk itu, Eva mendesak KPK untuk memastikan DTKS milik Kemensos telah sinkron dengan data terbaru milik Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri.