PIKIRAN RAKYAT – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, HM Jusuf Kalla angkat bicara terhadap wacana penundaan pemilu 2024 yang menjadi polemik di tengah masyarakat.
Jusuf Kalla menyatakan menunda pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif yang telah ditetapkan pada 14 Februari 2024, adalah pelanggaran terhadap konstitusi.
"Itu (penundaan pemilu), tidak sesuai dengan konstitusi," tutur dia, merespons wacana politik itu kepada wartawan, Jumat, 4 Maret 2022.
Jusuf Kalla yang saat ditemui seusai menghadiri Mubes IKA Universitas Hasanuddin, di Makassar, Sulawesi Selatan, menekankan Pemilu lima tahun sekali harus ditaati dalam menjalankan proses demokrasi karena hal tersebut sudah diatur dalam konstitusi.
Baca Juga: PKB: Wacana Penundaan Pemilu 2024 Bisa Dibahas dalam Rembuk Nasional
"Kita punya konstitusi, kita taat konstitusi. Itu saja. Kalau mau perpanjang, harus taat konstitusi kecuali kalau konstitusi diubah," katanya.
Selain itu, menurut JK wacana penundaan pemilu yang sebelumnya diusulkan para elite partai politik, satu atau dua tahun ke depan itu sebagian besar tidak menyetujuinya.
JK menjelaskan dalam catatan sejarah demokrasi, bangsa Indonesia memiliki pengalaman panjang akan hal itu hingga diwarnai berbagai konflik. Meski pada akhirnya semua tetap berjalan aman dan bisa terkendali. Menurutnya, taat konstitusi adalah upaya yang paling tepat.
"Kita terlalu punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja," tuturnya.