PIKIRAN RAKYAT - Peneliti Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai lambatnya respons klarifikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait diskursus penundaan Pemilu 2024 jelas mengindikasikan adanya komunikasi yang terputus antara PDIP dengan gerbong Istana Presiden.
Tidak hanya itu, Umam menilai bahkan sikap keduanya seolah 'berjalan sendiri'.
Di sisi lain, sikap PDIP sebagai pemilik saham politik utama pemerintahan sudah sejak awal jelas menolak gagasan ini.
Umam mengatakan ada elemen di dalam lingkaran Istana Presiden yang berada di luar kendali partai penguasa (the ruling party).
Baca Juga: Aaliyah Massaid Peluk Erat Angelina Sondakh, Reza Artamevia: Welcome Home Mommy
"Sebagaimana dijelaskan oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan, gerbong Istana Presiden yang dimaksud adalah kelompok kepentingan ekonomi-politik yang dimotori oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang mengorkestrasi suara menteri," tuturnya kepada Pikiran-Rakyat.com pada Jumat, 4 Maret 2022.
"LBP mengorkestrasi para ketua umum partai politik, dengan klaim telah mendapatkan restu dan persetujuan langsung dari Presiden Jokowi," tuturnya.
Umam menyebut PDIP sebagai pemilik saham politik utama pemerintahan harus mengoreksi total peran Luhut Binsar Pandjaitan di pemerintahan.
Bukan tanpa alasan, Umam berpendapat PDIP dibesarkan oleh momentum reformasi. Kemudian, sekarang ada elemen di lingkaran pemerintahan yang ingin mengembalikan arsitektur politik Orde Baru.