/photo/2021/09/11/3646554647.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi kegaduhan soal wacana penundaan Pemilu 2024 yang dinilai akan membuat Presiden Jokowi (Joko Widodo) menjabat lebih dari 2 periode.
Wacana penundaan Pemilu 2024 digelontorkan oleh sejumlah elite partai politik (parpol), salah satunya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Selain itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Zulkifli Hasan mengklaim telah menerima masukan dari masyarakat terkait penundaan Pemilu 2024.
Menanggapi wacana itu, Luhut Pandjaitan mengatakan, Jokowi bersikap sangat jelas yakni taat pada konstitusi.
Baca Juga: Dalang Bom Bali, Berikut Rekam Jejak HASI dalam Kendali Tersangka Teroris Dokter Sunardi
"Konstitusinya saat ini mengharuskan (masa jabatan maksimum) 2 periode, ya beliau (Jokowi) taat 2 periode," tutur Luhut Pandjaitan.
Namun, Luhut Pandjaitan mengingatkan, bukan tidak mungkin aturan dalam konstitusi berubah jika memang rakyat menghendaki.
"Misalnya nanti sampai MPR bilang karena keadaan dan situasi sedang begini, maka (Pemilu) ditunda dulu satu hari atau setahun atau 2 tahun atau 3 tahun, ya itu kan sah-sah saja," ucap Luhut Pandjaitan kepada Deddy Corbuzier dikutip Pikiran-rakyat.com (PR) dari video di kanal Youtube Deddy Corbuzier yang tayang pada 11 Maret 2022.
Baca Juga: Satu Pekan Jelang MotoGP Indonesia 2022, 404 Ton Kargo Logistik Tim Balap Telah Tiba di Mandalika
Deddy Corbuzier kemudian menimpali dengan pertanyaan, "Apakah nanti gak akan (seperti) balik ke zaman eranya Soeharto?"