PIKIRAN RAKYAT - Polemik tentang minyak goreng yang kontroversial disebut menjadi ajang duel antara oligarki dan pemerintah.
Ketika minyak goreng dibanderol dengan harga Rp14 ribu per liter, kebutuhan pokok di dapur itu sulit untuk didapatkan.
Namun, ketika harga eceran tertinggi (HET) tersebut dicabut, stok minyak goreng kemudian berlimpah ruah.
Meskipun berlimpah ruah, tetapi masyarakat masih menjerit karena harga yang dipatok naik hampir 100 persen.
Baca Juga: Laporan Intel: Bashar al-Assad Bersumpah Kirim 40.000 Tentara Suriah Bantu Invasi Rusia ke Ukraina
"Ini akibat dualisme dalam penentuan harga yaitu yang satu melayani oligarki, yang satu menyogok masyarakat bawah. Jadi kita tahu, dalam ekonomi ketika terjadi selisih, maka yang terjadi pertama kali adalah penyelundupan, itu sudah jadi rumus," kata pengamat politik, Rocky Gerung dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube miliknya.
Menurut Rocky Gerung, ketika pemerintah tidak bisa mengatasi polemik yang terjadi, lebih baik dipanggil satu-satu untuk ditanya keinginan dari oligarki atau kartel minyak itu.
Baca Juga: Janji Mendag Muhammad Lutfi Lawan Mafia Pangan dan Spekulan
"Tentu Mendag Lutfi tidak sanggup, kan Presiden Jokowi yang menjanjikan dia sanggup melakukannya. Jadi sebetulnya kalau Lutfi bilang dia tidak sangguo, mestinya diambil alih Presiden. Namun, kita tahu bahwa Presiden adalah hasil ijon dari kartel CPO," ujar Rocky Gerung.