PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo diminta untuk mendengarkan ketua umum PDIP, Megawati Soekarniputri.
Hal tersebut berkaitan dengan gerilya untuk meluluskan wacana Jokowi tiga periode.
Menjelang berakhirnya masa jabatan Jokowi, orang nomor satu di Indonesia itu pada saat ini diduga menjadi sponsor gerakan tiga periode.
Deklarasi kebulatan tekad untuk Jokowi tiga periode tersebut tidak mendapatkan dukungan dari Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Ingin Akhiri Kekacauan, Presiden Ukraina Sebut Tak Ada Opsi Lain Kecuali Negosiasi
Oleh karena itu, Jokowi diminta untuk mendengarkan perkataan Megawati Soekarnoputri untuk mengikuti perintah konstitusi yang membatasi jabatannnya maksimal dua periode.
Selain itu, Megawati Soekarnoputri juga menutup pintu amandemen UUD 1945.
Amandemen UUD 1945 tersebut diduga dimaksudkan untuk membuat Jokowi bisa menjabat tiga periode tanpa ada masalah hukum.
"Kalau pak Jokowi enggak punya ambisi, dengar dong apa yang dikatakan Megawati. Kan pak Jokowi gampang saja bilang, sebagai petugas partai harus mengerti apa yang dimaksud Megawati dan menutup pembicaraan yang mengarah kepada gerakan liar," kata pengamat politik, Rocky Gerung dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube miliknya.