PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Pandjaitan diminta untuk fokus mengurus pengendalian harga minyak goreng, dan tidak mencampuri urusan regulasi sawit.
Kritik itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus, di sela Pameran Festival Kopi Nusantara di Senayan, Jakarta, Sabtu, 28 Mei 2022.
Pasalnya, usai ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengendalikan harga minyak goreng, Luhut Pandjaitan diketahui melebarkan wewenangnya ke berbagai bidang.
Salah satunya adalah melakukan audit terhadap lahan-lahan dan perusahaan-perusahaan sawit.
Baca Juga: Resiliensi Bencana, Indonesia Bersama 185 Perwakilan Negara Sepakati Tujuh Agenda
“Ini kok jadi aneh merembet kemana-mana seharusnya urus dulu dari bahan baku minyak goreng dan distribusinya,” kata Deddy, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Menurut dia, hal itu tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng, sebagaimana penugasan dari Presiden Jokowi kepada Luhut.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Perjuangan itu mengatakan, jika Luhut hanya ingin mengetahui berapa produksi Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng caranya terbilang mudah.
Baca Juga: Warga Tasikmalaya Kompak Gotong Royong Jelang Sehari Puncak Peringatan HLUN 2022
Dia menjelaskan Luhut hanya tinggal mengaudit pabrik kelapa sawit (PKS), memeriksa dokumen ekspor dan faktur penjualan perusahaan.