PIKIRAN RAKYAT - Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan menyebut sampai saat ini pihaknya belum menerima anggaran dari Kementerian Keuangan. Seperti diketahui sebelumnya, Tambahan dana tahap pertama sebesar Rp 1,024 triliun untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu diinformasikan akan dicairkan Kementerian Keuangan hari ini.
Dalam konferensi pers, Senin 15 Juni 2020, Abhan menyebut saat ini Kemenkeu masih melakukan rekonsiliasi untuk mengetahui kebutuhan tambahan pelaksaan Pilkada 2020 di masa pandemi. Abhan pun berharap anggaran tambahan dari Kemenkeu dapat segera dicairkan.
"Harapan kami memang mudah-mudahan segera bisa cair. Karena ini menjadi prasyarat kenapa (tahapan) Pilkada bisa dilanjutkan 15 Juni 2020. Prasyaratnya adalah standar protokol Covid-19 yang ketat dalam hal ini APD bagi penyelenggara dan juga tentunya bagi masyarakat," ujar Abhan.
Baca Juga: Sempat Tuai Kritik, Pemprov Jabar Merevisi Kepgub Pesantren
Abhan mengatakan, prinsip awal pelaksanaan Pilkada tahun ini memang harus memenuhi protokol kesehatan ketat dari ancaman Covid-19. Saat ini yang cukup urgent adalah pengadaan kelengkapan APD. Dia berharap ketika timnya turun ke lapangan, APD sudah siap.
"Karena waktunya mepet, kami juga nanti seandainya keuangan sudah siap juga perlu proses pengadaan. Mudah-mudahan secepatnya bisa cair," ucap dia.
Abhan mengatakan, ketika tambahan anggaran terutama untuk membeli APD sudah tersedia, Bawaslu daerah yang akan melakukan proses pengadaan APD. Di sisi lain, jika tambahan anggaran belum ada, Bawaslu RI memerintahkan jajaran Bawaslu daerah berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.
Baca Juga: Harga Emas Hari Ini, Senin 15 Juni 2020: Antam Kembali Naik, Berikut Daftarnya
"Maka siapa lembaga yang punya stok itu saya kira yang nanti bisa semacam pinjam dulu atau bagaimana nanti mekanismenya atur kemudian," ujarnya.