PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, minta pemerintah pusat untuk mengkaji ulang penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023.
Permintaan tersebut Ganjar kirimkan dengan disertai beberapa pertimbangan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Anas.
Ganjar menyampaikan jika aturan terkait penghapusan tenaga honorer dari Kementerian PAN-RB terlalu tergesa-gesa.
"Fakta di lapangan dalam hal ini di tingkat provinsi, tenaga kontrak sangat dibutuhkan karena kurangnya pegawai. Maka, saran saya di-review dahulu," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Senin, 12 September 2022, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Baca Juga: Daisuke Sato Menjelma Jadi Lisandro Martinez, Buah Kejelian Luis Milla
Menurut orang nomor satu di Jawa Tengah itu, penghapusan tenaga honorer harus diikuti oleh pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut dikarenakan beban kerja yang akan bertambah.
Sedangkan, peralihan dengan memanfaatkan teknologi juga perlu waktu yang tidak sedikit, tidak semudah membalikan telapak tangan.
Kalau aturan tersebut tetap memaksa untuk diterapkan atau menjadi keharusan, Ganjar menyampaikan, bahwa SDM perlu disiapkan agar mereka serba bisa dalam pekerjaan.
"Tentu butuh skill tambahan. Akan tetapi, itu 'kan butuh waktu. Makanya, tidak bisa dalam waktu pendek," ujarnya.