PIKIRAN RAKYAT – Presiden Joko Widodo (Jokowi), memutuskan membentuk tim khusus menanggapi banyaknya serangan siber dari Bjorka terhadap pemerintah.
Tim tersebut dibentuk setelah pemerintah menggelar rapat di Istana Kepresidenan Jakarta. Padahal sebelumnya pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD, membantah rahasia negara telah bocor oleh aksi-aksi hacker Bjorka.
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri juga mengonfirmasi, mereka masuk dalam tim khusus bentukan Jokowi, untuk mengusut aksi peretasan yang dilakukan hacker bernama Bjorka.
Baca Juga: Bjorka is Back! Kembali dengan Akun Baru, Sang Hacker Langsung Serang Ketum PSSI: Bagaimana Rasanya?
Sebelumnya, hacker (peretas) dikabarkan telah menyerang beberapa situs pemerintah, dan salah satu kebocoran data yang mengejutkan publik terkait dengan informasi Presiden Jokowi. Meskipun klaim tersebut dibantah langsung oleh pemerintah.
Pada 13 Agustus, user dengan nama Bjorka ini telah mengunggah 1,3 miliar data registrasi SIM Card (kartu) yang diklaim dibobol dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Isi dalam kebocoran data tersebut adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor telepon, provider-nya, hingga tanggal registrasi.
Bjorka juga merilis 26 juta data pelanggan IndiHome. Isinya mencakup hal yang hampir serupa seperti nama lengkap, email, gender, NIK, IP, Adresse, hingga situs apa saja yang telah dikunjungi pengguna.
Baca Juga: Pemecatan Perwira di Kasus Brigadir J, Ali Ngabalin: Kapolri Tegas Tanpa Kompromi
Tidak hanya itu, beberapa hari ini seluruh warga Indonesia dikejutkan dengan Bjorka kembali membocorkan 105 juta data kependudukan dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU), 6 September 2022. Isinya pun berupa NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), hingga nama lengkap.
Adapun yang lebih menggemparkan adalah pembocoran data surat rahasia untuk Presiden Jokowi pada periode 2019-2021, 9 September 2022. Salah satunya adalah surat dalam amplop tertutup yang diberikan oleh Badan Intelijen Negara (BIN).