PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan sebanyak 530.028 kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) tahun 2022.
Kabarnya, jumlah kebutuhan ASN tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338.
Jumlah itu dengan rincian sebanyak 319.716 PPPK Guru, 92.014 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 27.608 PPPK Tenaga Teknis.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri PANRB Azwar Anas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2022, di Jakarta, Selasa, 13 September 2022.
Baca Juga: Resah Daya Listrik 450 VA untuk Orang Miskin Dihapus, Netizen: Sadis Amat Sama Rakyat!
Selain itu Azwar Anas juga menerangkan bahwa salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah penataan tenaga non-ASN. Maka, penetapan kebutuhan ASN 2022 menjadi salah satu komitmen nyata pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional.
“Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 kita fokus pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan. Fokus lainnya adalah keberpihakan kepada eks tenaga honorer kategori II (THK-II),” ucap Menteri PANRB Azwar Anas, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari website resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Dalam menyikapi permasalahan tenaga non-ASN, Menteri Anas telah berkoordinasi dengan perwakilan kepala daerah yang terhimpun dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Selain itu, Anas juga telah berkonsolidasi dengan Menteri Kesehatan untuk memperkuat akurasi pendataan tenaga non-ASN sektor kesehatan.
Baca Juga: Hasil Liverpool vs Ajax di Liga Champions Tadi Malam, Joel Matip Jadi Penyelamat The Reds
Lebih lanjut, Anas menyebut bahwa saat ini penyebaran ASN tidak merata dan masih menumpuk di kota besar. Sementara, proses rekrutmen, penyebaran, dan kebutuhan tiap tahun sudah sangat transparan. Hal tersebut juga sudah ditegaskan oleh Presiden RI Joko Widodo untuk dilaksanakannya pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN.