PIKIRAN RAKYAT - Indonesia menjadi negara tujuan dan transit jalur perdagangan orang atau TPPO. Hal itu diungkapkan Menkopolhukam Mahfud MD, dalam Rakornas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO pada Rabu, 14 September 2022.
Mahfud MD mengatakan data tersebut didapatnya dari Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia data tahun 2021.
Data tersebut, menurut Mahfud MD membuat Indonesia harus melakukan pencegahan serta memberhentikan lalu lintas perdagangan orang. Hal ini karena dapat mengganggu kedaulatan tanah air.
Menurut Mahfud MD, terjadinya TPPO karena akar masalah sangat kompleks seperti faktor pendidikan dan literasi yang lemah, hingga kemiskinan.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut RUU Perlindungan Data Pribadi Segera Disahkan
Lebih lanjut, kata Mahfud MD, korban TPPO biasanya berasal dari keluarga yang tinggal di desa dan dibawa ke perkotaan yang asing dengan dirinya, sehingga mudah mengalami eksploitasi ke luar negeri akibat iming-iming mendapatkan pekerjaan.
Data yang dihimpun sejak tahun 2019-2021 oleh Kementerian PPPA menunjukkan sebanyak 1.331 orang menjadi korban kejadian TPPO. 97 persen atau 1.291 korban didominasi oleh perempuan dan anak-anak.
“Ini karena kesulitan untuk mendapat pekerjaan, tentu menjadi pendorong WNI untuk bekerja di luar negeri. Kemudian mereka menjadi rusak, menjadi korban penganiayaan, kadang kala istri yang ditinggal selingkuh, jadi rusak semua,” ujar Mahfud MD dikutip dari Antara, Kamis, 15 September 2022.
Menurut Mahfud MD banyak kasus TPPO menimpa WNI dengan cara mengeksploitasi dengan menjadikannya sebagai pekerja paksa. Utamanya pekerjaan di sektor rumah tangga, guru pabrik, atau perkebunan kelapa sawit.
Baca Juga: Buntut Kehebohan Bjorka, Mahfud Tegaskan RUU Perlindungan Data Pribadi Akan Sah Bulan Depan