PIKIRAN RAKYAT – Laksamana Muda TNI Antongan Simatupang selaku Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman (Dawilmar), menjelaskan bahwa transportasi laut merupakan urat nadi perekonomian dunia, karena dinilai lebih efektif dan efisien dalam menjangkau berbagai belahan dunia secara ekonomis dengan kapasitas angkut yang besar.
Dalam pembukaan kegiatan Rapat Koordinasi Isu-Isu Strategis tentang "Penguatan Sistem Tata Kelola Keamanan Laut Indonesia Di Pelabuhan Laut Internasional Berdasarkan Standar International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code Guna Mencapai Poros Maritim Dunia" di Sentul, Jawa Barat, Selasa 20 September 2022, Antogan menyampaikan perlu dilakukan penguatan sistem tata kelola keamanan laut Indonesia.
Staf Ahli Bidang Dawilmar menekankan bahwa hal ini merupakan salah satu isu strategis yang menjadi agenda Menko Polhukam pada tahun 2022.
Baca Juga: Diduga Karena Stres dan Masalah Hidup, Pengemudi Ojol di Makassar Nekat Bunuh Diri
"Bergesernya pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia dari Barat ke Asia Timur menjadikan 90 persen perdagangan global yang diangkut melalui jalur laut. 40 persen di antaranya melewati perairan Indonesia, sehingga menjadikan posisi Indonesia dalam jalur peta perdagangan dunia menjadi sangat strategis," ujar Antongan.
Pemerintah terus melakukan pengembangan dalam mendukung infrastruktur kelautan untuk mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, dengan memasukkan 13 pelabuhan bertaraf nasional dan internasional ke dalam Proyek Strategis Nasional, salah satunya adalah Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang.
"Pelabuhan Patimban mempunyai nilai investasi mencapai Rp 43,22 T dengan luas 1.150 ha, dan memiliki daya tampung sebanyak 7,5 juta TEUs per tahun untuk peti kemas dan 600.000 CBU untuk kendaraan per Desember 2021," ujarnya.
Baca Juga: Di Depan PBB, Volodymyr Zelenskiy Sampaikan Empat Syarat Perdamaian
Dengan ditetapkannya Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan laut internasional, Antongan berharap agar sedini mungkin Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dan Direktorat Kenavigasian untuk mengambil berbagai kebijakan.
"Salah satu kebijakan yang perlu diambil tentang pengelolaan keamanan pelabuhan di aspek dermaga, terminal dan fasilitas pelabuhan serta di aspek keamanan laut di perairan pelabuhan sesuai standar Safety Of Life At Sea (SOLAS) dan ISPS Code secara murni sesuai ketentuan International Maritime Organization (IMO)," tuturnya.