PIKIRAN RAKYAT - Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn) Dr H Moeldoko berjanji akan membawa undang-undang peradilan tanah untuk dipelajari lebih lanjut di tempat dia bertugas.
Hal itu disampaikan Moeldoko saat diwawancarai seusai Talk Show Interaktif Hantaru ke-62 dan HUT IPPAT ke-35, di Universitas Parahyangan, Kota Bandung, Jalan Ciumbuleuit pada Jumat 14 Oktober 2022.
Menurut Moeldoko, KSP akan menyiapkan pakar-pakar terkait untuk membahas permasalahan ini. Berdasarkan data yang ada terdapat kasus konflik pertanahan di Indonesia sebanyak 1191 kasus.
"Namun kita prioritaskan terlebih dahulu yang urgensinya paling tinggi sebanyak 137 kasus. Diharapkan dengan terselesaikannya kasus tanah ini, maka bisa membantu akselerasi pembangunan Nasional," katanya.
Baca Juga: Viral Video Rizky Billar Rangkul Lesti Kejora Sambil Tersenyum, Netizen: Udah Hilang Traumanya, Ya
Di sisi lain pada kesempatan tersebut Moeldoko juga menyampaikan Indonesia sedang menghadapi krisis keuangan global. Bahkan sedikitnya sudah ada 28 negara yang mengantri di IMF.
"Jadi 14 negara sudah masuk, 14 negara sedang mengantri untuk ikut juga meminjam ke IMF. Jadi kondisi sekarang Indonesia dalam keadaan waspada. Meski ekonomi cukup baik dan inflasi rendah," ujarnya.
Demi mengantisipasinya kata Moeldoko hal yang harus dilakukan adalah investasi yang baik. Namun harus dijamin oleh beberapa hal yang ada. Baik itu keamanan investasi, kepastian investasi dan terakhir adalah efisiensi dari investasi.
"Hal ini pun harus didukung oleh SDM yang baik, lalu pembangunan infrastruktur dan perbaikan undang-undang sekaligus regulasi. Jadi kita harus gempur reformasi birokrasi dengan pelayanan tercepat melalui mal pelayanan terpadu, termasuk transformasi ekonomi," ucapnya.