PIKIRAN RAKYAT – Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung pemerasan dalam penanganan perkara di lembaga penegakkan hukum di Indonesia.
Lewat cuitannya di Twitter, Mahfud mengungkapkan banyaknya laporan yang datang pada dia, berkaitan dengan kasus pemerasan melibatkan aparat.
Menyikapi maraknya fenomena tersebut, Mahfud mendorong masyarakat supaya tidak takut untuk melaporkan pemerasan oleh aparat penegak hukum (APH).
"Banyak laporan, Dumas (Pengaduan Masyarakat) di aparat penegak hukum (APH) sering dijadikan alat untuk memeras orang yang dilaporkan," kata Mahfud, dikutip Pikiran-Rakdari Twitternya @mohmahfudmd, Minggu, 16 Oktober 2022.
Masih di cuitan serupa, Mahfud melanjutkan, APH biasanya bekerja sama dengan pihak swasta untuk memeras korban.
Mahfud menyebut lembaga swadaya masyarakat (LSM) jadi-jadian sebagai contoh paling banyak dalam praktik kongkalikong oleh APH.
Modus tersebut laku keras dan jarang bisa ditindaklanjuti, lantaran publik kadung cemas menghadapi ancaman pasal hukum.
"Bahkan terkadang si pelapor bermain dengan aparat untuk memeras dan berbagi hasil. Ini bentuk kolusi antara oknum APH dan swasta serta (terkadang) LSM jadi-jadian," kata Mahfud.