PIKIRAN RAKYAT - Konflik Bupati Jember Faida dengan DPRD Kabupaten Jember terus menerus berlarut selama ini. Dalam hal ini keputusan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, ditunggu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, sebelum mengambil sikap atas konflik tersebut.
Tito mengatakan jika persoalan ini tidak tuntas di tingkat provinsi, maka pihaknya akan melakukan langkah berikutnya. Tito menilai konflik terjadi karena adanya miskomunikasi antar keduanya.
"Saya mendapat laporan, Gubernur Jatim tanggal 24-26 Juni besok akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap permasalahan ini.
Baca Juga: Gaungkan Gerakan Otomotif Nasional, Kemenperin Gandeng Tokopedia Bantu UKM Jualan Secara Online
Kami di Kemendagri menunggu hasilnya, jika tidak tuntas, baru kami akan melakukan langkah berikutnya," kata Tito dalam Forum Konsultasi dan Mediasi yang difasilitasi DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin 22 Juni 2020.
Selain Mendagri dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Slyviana Murni, Ketua dan Pimpinan DPRD Kabupaten Jember, Senator DPD RI Ahmad Nawardi, Bustami Zainudin dan sejumlah tokoh masyarakat dari Kabupaten Jember.
Menurut Mendagri, persoalan Kabupaten Jember sebenarnya adalah terkait dengan komunikasi antara kepala daerah dan DPRD sehingga mekanisme check and balance tidak berjalan.
Baca Juga: Dilamar Anak Raja Jawa di Usia 15 Tahun, Berikut 6 Fakta Putri Sulung Mulan Jameela
Sementara itu LaNyalla mengatakan forum konsultasi ini digagas dalam rangka mediasi sekaligus mencari jalan keluar yang efektif dan tepat terhadap dinamika politik antara Bupati dan DPRD Kabupaten Jember yang berlarut-larut sehingga menghambat pembangunan daerah.