kievskiy.org

Bappenas: Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru Jadi Lokomotif Pemulihan Ekonomi saat Pandemi

PETUGAS  Damkar menyemprotkan cairan disinfektan di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (21/3/2020). Pemprov DKI Jakarta melakukan penyemprotan fasilitas umum menggunakan cairan disinfektan di lima wilayah DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19.*
PETUGAS Damkar menyemprotkan cairan disinfektan di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (21/3/2020). Pemprov DKI Jakarta melakukan penyemprotan fasilitas umum menggunakan cairan disinfektan di lima wilayah DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19.* /ANTARA FOTO/APRILLIO AKBAR ANTARA

PIKIRAN RAKYAT - Meskipun Covid-19 memukul perekonomian Tanah Air, hal itu tak menghentikan rencana pemerintah Indonesia membangun ibukota baru.

Saat ini pemerintah tengah gencar mencari modal baru karena menilai investasi dari sektor swasta dapat menghidupkan kembali ekonomi yang terpukul oleh pandemi.

Dikabarkan Antara, pada April 2020 lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dengan tegas mengatakan tidak ada satu pun kegiatan terkait ibukota negara baru pada tahun ini selama masa Covid-19.

Baca Juga: Google Photos Tak Lagi Cadangkan Foto dari WhatsApp, Instagram dan Media Sosial Lainnya

Menurut Basuki, tak adanya kegiatan terkait ibukota baru ini dikarenakan belum adanya hukum dan undang-undang yang memayunginya, sehingga Kementerian PUPR tak mengalokasikan anggaran pada proyek tersebut.

Bahkan, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kelautan dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan jika pemerintah saat ini masih fokus pada penanganan Covid-19 sehingga belum ada kelanjutan pembangunan IKN.

Kini Indonesia yang telah memasuki babak Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) meski penurunan jumlah kasus masih belum turun secara signifikan, kembali melaju pada rencana pembangunan ibukota negara baru.

Baca Juga: Kisah Cinta Nikita Willy dan Indra Priawan, Sempat Putus Kini Resmi Dilamar

Presiden Joko Widodo kini tengah bekerja dengan parlemen untuk meloloskan RUU terkait peletakan dasar hukum untuk mulai bekerja pada modal baru sebesar 33 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 4.774 triliun di pulau Kalimantan.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat