PIKIRAN RAKYAT - Sinyal reshuffle yang dinyalakan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di hadapan para menteri beberapa waktu lalu disebut akan benar-benar dilakukan.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wiryanto di kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 9 Juli 2020 menyebut, perombakan kabinet itu diperkirakan akan dilakukan setelah penyelenggaraan Pilkada serentak Desember nanti.
"Analisis reshuffle dilaksanakan setelah pilkada serentak karena Pak Jokowi itu enggak senang ribut-ribut," kata Bambang.
Baca Juga: Putri John Kei Ungkap Pesan sang Ayah, Melan Refra: Aku Harus Tepati Itu
Menurut dia, Presiden Jokowi tidak ingin mengambil keputusan yang berujung polemik di tengah masyarakat. Hal tersebut akan menghambat kinerja para pembantunya. Bambang menekankan modal awal yang harus dimiliki menteri di bawah Jokowi yakni kesehatan. Menteri harus mengerti kemauan Jokowi tetap produktif di tengah pandemi virus korona (covid-19).
"Jadi kalau Pak Jokowi kemudian terhadap kinerja para menterinya nyentil ya wajar, kan dia yang jadiin (menteri).'Belum sesuai harapanku,' misalnya," ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali mengungkapkan kekesalannya. Jokowi meminta jangan sampai kinerja mengendur karena corona. Dia juga menyesalkan kinerja para menteri yang terkesan biasa-biasa saja.
Baca Juga: Sarankan Kunjungi Planet Venus sebelum ke Mars, Ilmuwan Beberkan Alasannya
Terpisah, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi kemungkinan pergantian menteri. Salah satu yang santer adalah posisi menteri kesehatan yang merupakan mitra kerjanya. Menurutnya, persoalan intinya bukan pada pergantian menteri, tapi apa dampaknya untuk rakyat. Reshuffle atau tidak, semua kebijakan harus untuk kepentingan rakyat.
“Jadi bukan sekadar marah-marah, tapi sejauh mana hal itu mendorong para menteri bekerja optimal menghasilkan kebijakan pro rakyat" kata Netty.
Selain itu Netty mengingatkan, video presiden gusar diunggah sekitar seminggu setelah kejadian.
“Jadi seharusnya sebelum video beredar, kita sudah melihat ada progress penanganan Covid-19. Nyatanya tidak ada progress signifikan. Kasus positif makin tinggi, penyerapan anggaran belum sesuai dengan kebutuhan lapangan dan penanganan dampak ikutan juga masih sengkarut. Apakah kemarahan presiden hanya dianggap angin lalu oleh para menterinya atau karena mereka tidak tahu harus melakukan apa?" tanya Netty.
Baca Juga: Kabar Baik untuk Seniman, Pemkab Cirebon Cabut Larangan Pentas Seni dan Hiburan
Netty khawatir isu pergantian kabinet hanya menambah daftar panjang lemahnya pengelolaan komunikasi publik pemerintah. "Masyarakat makin bingung dengan komunikasi yang riuh rendah, sementara angka kasus makin meningkat, jumlah pekerja di-PHK dan dirumahkan makin banyak, dan masyarakat mulai giat ke luar rumah dengan anjuran new normal,"
ujarnya.***