PIKIRAN RAKYAT - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPN) Bahlil Lahadalia mengomentari soal diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau lebih dikenal sebagai Perppu Cipta Kerja. Menurutnya kebijakan yang dikeluarkan karena alasan mendesak ini merupakan hal yang penting bagi kemajuan ekonomi Indonesia.
Perlu diketahui bahwa di dalam Perppu Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) ada beberapa pasal kontroversial yang dinilai merugikan bagi para pekerja. Tetapi terkait hal tersebut, Bahlil mengaku tak mau ambil pusing soal polemik terbitnya Perppu Cipta Kerja.
Menurut Bahlil aturan ini bisa memberikan dampak positif bagi kegiatan perekonomian di Indonesia. Karenanya, diharapkan Perppu Cipta Kerja sebaiknya dipatuhi saja karena berguna untuk kemajuan bangsa.
Bahlil Lahadalia pun mengaku bingung dengan banyaknya pihak yang menentang diberlakukannya Perppu Ciptaker. Bahlil menuding banyak pihak tak membaca aturan secara lengkap sebelum melakukan protes.
Baca Juga: Waspada PCOS bagi Perempuan! Segera Periksa ke Dokter Jika Alami Gejala Berikut
"Aku bingung sama orang-orang ini, belum baca sudah bilang nggak cocok. Maunya seperti apa? Yang namanya hidup ini kita tidak bisa memuaskan 100 persen manusia," ucapnya menjelaskan.
"Jadi kita jangan pernah mengharapkan kesempurnaan terhadap diri manusia, tapi ingatlah bahwa kita ini berpikir untuk kemajuan bangsa, untuk menciptakan lapangan kerja," ujar Bahlil dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Rabu, 11 Januari 2023.
Bahlil menyatakan tak mempermasalahkan jika ada protes dari Perppu Cipta Kerja yang saat ini diberlakukan berbagai pihak. Tapi ia memastikan bahwa aturan yang dikeluarkan tersebut akan terus diberlakukan demi menjaga kondisi ekonomi Indonesia di tengah gejolak ketidakpastian global.
Baca Juga: Aturan Berlaku Tahun Ini, Sejumlah Jalan Di Jakarta akan Dibuat Berbayar
"Jadi kalau satu dua masih ngomel-ngomel terus, ya sudahlah karena ini negara demokrasi. Biarkan sajalah. Kita tetap akan menuju terus (maju) karena menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan, membawa ekonomi Indonesia lebih baik, itulah tujuan pemerintah," ucapnya lagi.
Bahlil menegaskan dengan berlakunya Perppu Cipta Kerja, maka akan menggantikan UUP Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional. Menurut dia, ini merupakan langkah berani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melakukan reformasi regulasi.
"Karena jujur saja, kita ini ahli buat Undang-undang tapi tidak ahli dalam eksekusi Undang-undang. Makanya 79 UU disimplifikasi yang namanya UU Omnibus law, UU Cipta Kerja," ujarnya lagi.***