PIKIRAN RAKYAT - Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai pernyataan politis Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan angin segar bagi demokrasi Indonesia. Menurut dia, pernyataan dari dua petinggi Partai Demokrat tersebut mewakili kerisauan yang dirasakan sebagian masyarakat.
“AHY dan SBY menyampaikan pesan kuat dan harapan agar penyelenggara pemilu, aparat negara dan pemerintah bisa menjaga netralitas. Baik TNI, BIN, Polri dan KPK. Lembaga negara dan penegak hukum jangan jadi alat politik,” tutur Sudirman, di Jakarta, Sabtu 14 Januari 2022.
Sebelumnya, AHY dan SBY memberikan pernyataan terkait Pemilu 2024. Mereka berharap, Pemilu 2024 terlaksana dengan adil bagi semua kontestan. AHY dan SBY mengimbau penyelenggara pemilu, pemerintah dan penegak hukum mampu melindungi kedaulatan rakyat sebagai pemilik suara dalam iklim demokrasi.
“Pesan dari Presiden SBY meminta agar pemerintah tidak mencampuri terlalu jauh kontestasi Pemilu 2024. Ini pernyataan yang membawa angin segar bagi demokrasi. Mengapa? Karena sudah sepatutnya partai politik itu menjadi penyuara aspirasi publik,” ujar Sudirman.
Baca Juga: Terjun ke Politik, Venna Melinda Tertekan Ferry Irawan Masih Mempersoalkan Urusan Ranjang
Ia mengatakan, pemerintah harus mendengarkan suara masyarakat. Pasalnya, beragam praktik yang mengarah pada upaya menodai kredibilitas Pemilu 2024 mulai bermunculan.
“Seperti diberitakan bahwa mulai datang sekelompok masyarakat yang melaporkan ke DPR dalam rapat dengar pendapat bahwa ada potensi dan risiko kecurangan yang dilakukan oleh aparat penyelenggara Pemilu. Hal itu (laporan) yang sangat baik dan harus dihidupkan,” katanya.
Sudirman menuturkan, masyarakat merindukan suara-suara seperti yang dikatakan AHY dan SBY. Ia menegaskan, safari politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang akan segera menyelesaikan tugasnya seyogyanya tidak dilanjutkan. Jangan ada kesan Presiden mendorong atau membuka pintu bagi calon tertentu, dan menutup pintu bagi calon yang lain. Hal ini mencederai demokrasi.
“Ada ucapan, tindakan, dan gesture politik dari kepala negara kita yang dibaca seolah-olah mengendorse calon tertentu, dan tidak memberi ruang kepada calon yang lain. Ini membangun persepsi seolah ada keberpihakan. Ini suatu praktik yang tidak baik untuk demokrasi,” ucapnya.