PIKIRAN RAKYAT – Polemik soal wacara perubahan sistem pemilu dari yang sebelumnya menggunakan sistem proporsional tetutup kemudian diubah menjadi sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024 menuai pro dan kontra. Namun banyak partai politik dan pakar yang tak setuju sistem proporsional tertutup diterapkan pada Pemilu 2024.
Philips J. Vermote selaku pakar politik dari Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) menyebut tak seharusnya sistem proporsional tertutup diterapkan di Pemilu 2024. Philips menilai sistem tersebut baru bisa diterapkan di pemilu selanjutnya.
Hal itu tak lain karena Pemilu 2024 telah berjalan dan sudah mendekati masa-masa penting. Sehingga, jika MK memaksakan mengubah sistem maka bisa memicu tigginya risiko politik.
“Kalau memang DPR dan MK mau ubah sistem pemilu dengan semangat memperbaiki, bisa dibuat klausul bahwa perubahannya baru berlaku di Pemilu 2029 atau Pemilu 2034,” ucap Philips.
Baca Juga: AHY Dinilai Pantas Dampingi Anies untuk Maju di Pemilu 2024, Surya Paloh: Cocok
Jika sistem proporsional tertutup tetap diterapkan di Pemilu 2024, maka hal itu dicurigai sarat akan kepentingan partai politik (parpol) peserta pemilu. Hal itu hanya berlaku jangka pendek saja, padahal esensi dalam mengubah sistem pemilu haruslah untuk memperbaiki sistem pemilihan itu sendiri.
Philips berharap Mahkamah Konstitusi (MK) benar-benar mempertimbangkan dampak dari sistem proporsional tertutup sebelum mengesahkannya. Dia juga menganjurkan MK segera membuat klausul yang menyatakan sistem proporsional tertutup baru akan dilaksanakan pada pemilu selanjutnya.
“Kita bisa memastikan bahwa apa pun perubahan sistem pemilu yang kita ambil, dilakukan bukan karena kepentingan politik hari ini, tetapi memang karena pertimbangan sistem apa yang baik dan dibutuhkan,” katanya.
Meski mendukung sistem proporsional tertutup. Namun Philips menyebut sistem proporsional campuran adalah yang paling pas diterapkan di Indonesia.