PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menghapus 1,1 juta warga yang tidak layak menerima bantuan sosial (bansos). Hal itu dilakukan dalam program akurasi data agar hanya warga tepat sasaran yang menjadi penerimanya.
Pemprov DKI mengatakan data mereka yang dihapus dari posisi penerima bantuan sosial telah mengalami peningkatan sosial ekonomi seperti memiliki tanah, mobil, hingga saham. Adapun tujuan Pemprov DKI melakukannya adalah mendeteksi orang yang masih beridentitas KTP Jakarta namun kenyataan sudah pindah dari Ibu Kota.
Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono menegaskan pelaksanaan program akurasi data dapat menjadi upaya bersih-bersih Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Ada 1,1 juta kemarin sudah kami delete dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang memang dia tidak patut mendapatkan bantuan. Kan dia punya mobil dan lainnya," ujar Heru Budi Hartono dalam pernyataan pada Rabu, 23 Februari 2023.
Baca Juga: Hadiri Pemberian Bansos, Mensos Risma Sujud ke Salah Satu Guru SLB Negeri A Pajajaran Bandung
Ditambahkan Heru, jajaran Pemprov DKI telah membuktikan adanya aset-aset peningkatan ekonomi ada dalam diri 1,1 juta penduduk itu.
Selain itu, saat akurasi data dilakukan dengan bantuan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, terungkap juga sebanyak 200 ribu di antara 1,1 juta penduduk yang terbukti sudah tidak tinggal di wilayah DKI Jakarta.
"Hari ini pemadanan itu bisa bertambah sekitar 200 ribu, tapi nanti kami cek lagi memang penduduknya sudah tidak aktif di DKI," ujarnya lagi.
Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh juga mendukung langkah penerapan akurasi data untuk menciptakan penyelengaraan pelayanan publik yang berkeadilan.