/photo/2020/07/24/3097458701.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Menyambut pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada), anggota TNI diminta untuk tetap menjaga netralitas. Sanksi tegas akan diberikan kepada anggota yang berpihak kepada pasangan calon.
Komandan Korem 063 Sunan Gunung Jati Cirebon Kolonel Elkines Villando mengatakan, netralitas tak hanya harus dijalankan saja oleh TNI melainkan seluruh personel termasuk ASN yang ada di lingkungan Kodim 0616 Indramayu. Terlebih hal itu sudah ditegaskan di dalam UU dan instruksi dari panglima TNI.
"Benar-benar (harus, red) dilaksanakan menjelang pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang," tegas Elkines di Makodim 0616 Indramayu, Kamis 23 Juli 2020. Elkines mengancam, akan memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang berpihak kepada calon bupati.
Baca Juga: Ditinggal Nikah Dinda Hauw, Rizky Billar Goda dan Puji Lesty Kejora
Ancamannya tak main-main yakni kurungan penjara. "Prajurit TNI yang terbukti tidak netral dalam Pilkada. Mereka harus siap-siap kena sanksi pidana 2,8 tahun kurungan dan denda Rp 12 juta," katanya.
Dia merinci, ada beberapa larangan yang tak boleh dilakukan oleh anggotanya pada tahapan Pilkada nanti. Larangan itu antara lain memberikan komentar terkait dengan Pilkada, mengajak keluarga mengarahkan untuk memilih pasangan calon, dan memberi fasilitas kepada calon untuk berkampanye.
Baca Juga: Prediksi Starting XI AC Milan vs Atalanta: Rossonerri Alami Krisis di Lini Pertahanan
Adapun isi dalam instruksi panglima di antaranya larangan memberikan komentar terkait dengan Pilkada, mengajak kepada keluarga atau mengarahkan agar memilih salah satu calon, memberikan fasilitas dan terlibat dalam kampanye calon bupati dan wakil bupati.
"Yang jelas mereka harus menunjukan netralitas sebagai prajurit TNI dan tak memihak salah satu calon," ucap.***