PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kasus pejabat pajak dan Kepala Bea Cukai Yogyakarta dan menyebut bahwa rakyat pantas kecewa karena kasus tersebut. Hal itu disampaikan Jokowi saat pidato pada sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, pada 2 Maret 2023.
Jokowi mulanya menyinggung soal rencana kerja pemerintah tahun 2024. Presiden meminta agar pembangunan atau program yang seluruhnya berjalan baik yang ditargetkan pada 2024.
"Yang pertama yang berkaitan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2024, saya nanti minta langsung ke Menteri Keuangan untuk menjelaskan secara detail secara ini, yang paling penting satu saja, urusan ini jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024," kata Jokowi.
Setelah itu Jokowi lalu membahas soal reformasi birokrasi. Jokowi menekankan bahwa inti reformasi birokrasi yaitu rakyat terlayani dengan baik secara efektif dan akuntabel.
Baca Juga: Jokowi Peringatkan Aparatur Negara: Jangan Pamer Kekayaan di Media Sosial
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian baru menyinggung soal kasus pejabat DJP dan Kepala Bea Cukai Yogyakarta. Jokowi mengaku mengikuti kasus tersebut dan menyebut bahwa rakyat pantas kecewa.
"Hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan Bea Cukai, ada kepolisian dan aparat hukum lainnya terhadap birokrasi lainnya, dan kalau seperti ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa," kata Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, pada Kamis, 2 Maret 2023.
"Karena pelayanannya dianggap tidak baik kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis," ujarnya.
Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada para Menteri dan lembaga untuk mendisiplinkan jajarannya agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang. "Memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan," kata Jokowi.
Baca Juga: PAN Beri Dukungan untuk Ganjar Pranowo, Hasto Kritiyanto: Ada Motif Dongkrak Elektoral Partai