PIKIRAN RAKYAT – Kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat, 3 Maret 2023 kemarin menghanguskan sejumlah rumah warga yang berada di dekat zona aman atau buffer zone. Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menginstruksikan pihak terkait untuk segera menangani permasalahan yang dulu juga sempat terjadi.
Menteri BUMN Erick Thohir kemudian memutuskan akan memindahkan Depo Pertamina Plumpang ke lahan Pelindo. Keputusan Erick ini sempat ditentang oleh sejumlah pihak yang merasa permasalahan utama ada pada warga yang tinggal di lokasi buffer zone.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan bahkan menyentil pihak yang memeberi izin warga untuk tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang. Adapun sosok yang disinggung oleh Luhut tak lain adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Keputusan Anies untuk memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kawasan Tanah Merah, Plumpang pada 2021 silam juga disoroti oleh pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Menurut sang pengamat, seharusnya keberadaan masyarakat di Plumpang tak dipolitisasi.
Baca Juga: Relawan PMI Jakbar Turun ke Pengungsian Kebakaran Depo Plumpang, Bantu Pengobatan Korban
“Itulah, jadi menurut saya seharusnya keberadaan masyarakat di Plumpang yang berkaitan dengan depo itu tidak dipolitisasi. Selama ini dipolitisasi sehingga diberikan IMB yang hanya tiga tahun itu, harusnya kan merelokasi,” ucap Trubus.
IMB yang diberikan pada tahun 2021 silam disebut justru kini menjadi bom waktu. Masyarakat yang tinggal di area tersebut yang justru terkena dampaknya.
“Iya betul, ini seperti bom waktu yang meledak, seharusnya saat itu tidak ada janji apa pun,” kata Trubus menambahkan.
Trubus menilai wilayah Tanah Merah bisa dibangun seperti Kampung Akuarium atau Rusunawa. Oleh karena itu keputusan Anies untuk segera memberikan IMB dinilai sangat terburu-buru.