PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron melakukan kajian terkait Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan Tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pada kesempatan tersebut, Nurul Ghufron menjelaskan bahwa salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah pada pembangunan infrastruktur jalan tol.
Berdasarkan informasi, dari 201 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang didaftarkan, sebanyak 27 persen yang tercatat merupakan proyek jalan tol. Oleh karena itu, Ghufron menyarankan Kementerian PUPR untuk membenahi pengelolaan jalan tol di Indonesia.
“Kajian ini menemukan titik-titik mana saja yang perlu ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya. Ketika dua poin ini dijalankan, harapannya tidak ada titik rawan korupsi,” kata Ghufron, dilansir Pikiran-rakyat.com dari laman resmi KPK.
Baca Juga: Sopir Truk Tangki Pertamina Tewas di Tol Pekanbaru-Dumai, Polisi Ungkap Dugaan Penyebabnya
Adapun empat fakta pada penyelenggaraan jalan tol yang harus segera dibenahi oleh Kementerian PUPR, pertama adalah keterlambatan pembangunan jalan tol yang terdiri dari 43 persen ruas jalan dengan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) sebelum tahun 2015, dan 64 persen ruas dengan seksi 2015-2022 yang belum beroperasi penuh.
Kedua, tarif konstruksi yang meningkat 33 persen dari rencana awal atau sebesar Rp55 triliun. Setidaknya ada 34 ruas jalan tol yang mengalami perubahan biaya konstruksi di luar pengurangan seksi ruas jalan tol. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah 20 dari 56 ruas jalan tol mengalami perpanjangan masa konsesi.
Selanjutnya adalah pengalihan saham pengendali Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebelum konstruksi berakhir, seperti ruas tol Cimanggis-Cibitung dan Ciawi-Sukabumi.