kievskiy.org

Menpan RB Sebut Dua Formasi Jadi Prioritas dalam Tes CASN dan PPPK 2023

Ilustrasi CASN. Tes CASN dan PPPK tahun 2023 difokuskan untuk formasi tenaga kesehatan dan pendidik.
Ilustrasi CASN. Tes CASN dan PPPK tahun 2023 difokuskan untuk formasi tenaga kesehatan dan pendidik. /Antara/Nova Wahyudi

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pelaksanaan tes calon aparatur sipil negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 akan difokuskan untuk dua formasi, yaitu tenaga kesehatan dan pendidik. Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Arahan Presiden RI tenaga pendidikan dan kesehatan akan menjadi prioritas yang harus diselesaikan Kemenpan RB. Pada 2022 telah disiapkan 700 ribu formasi tetapi baru diserap daerah 400 ribu sehingga akan kita buka lagi pada 2023," ujarnya di Bengkulu, Jumat, 17 Maret 2023.

Berdasarkan keterangan Azwar Anas, tes CASN dan PPPK untuk dua formasi tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

Lebih lanjut, Azwar Anas mengatakan jika untuk formasi PPPK di daerah harus didiskusikan kembali oleh gubernur dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tujuannya, agar formasi PPPK tersebut dapat memenuhi kebutuhan daerah dan harapan masyarakat.

Baca Juga: PKB Prediksi KIR Bubar Jika Prabowo-Ganjar yang Diusung, Petinggi Gerindra Bereaksi

Anggaran untuk PPPK 2023 itu nantinya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Untuk anggaran penggajian PPPK tersebut akan berbagi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun ada beberapa daerah yang tidak mengusulkan secara maksimal karena keterbatasan anggaran," ucapnya dilaporkan Antara.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan jika daerahnya tidak akan melaksanakan tes untuk CASN dan PPPK 2023. Pasalnya, APBD 2023 yang telah digunakan untuk belanja pegawai Provinsi Bengkulu sudah mencapai 40 persen.

Baca Juga: Misteri Kematian Dokter Mawar di Papua Belum Terkuak, Polisi Lakukan Pendalaman hingga 6 Kali Olah TKP

"Penggunaan APBD 2023 untuk belanja pegawai Provinsi Bengkulu sudah mencapai 40 persen dan sesuai aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) penggunaan APBD idealnya 30 persen," tuturnya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat