PIKIRAN RAKYAT – Menko Polhukam Mahfud MD berpesan kepada organisasi masyarakat (ormas) Islam agar mengawal penuh pelaksanaan Pemilu 2024, supaya bisa terlaksana sebagaimana jadwal yang telah disepakati.
Hal ini dilontarkan Mahfud, mengingat belakangan timbul isu penundaan Pemilu, lantaran adanya konflik antara KPU RI dengan Partai Prima. Dia menegaskan masalah Pemilu harus disikapi serius.
“Salah satu tugas jangka pendek kita dalam masalah kebangsaan, menjaga agar Pemilu tahun 2024 berjalan sesuai dengan yang dijadwalkan,” kata Mahfud, dalam sambutannya, di acara Tadarus Kebangsaan dan Perumusan Peta Jalan Kepemimpinan Muslim Indonesia di Jakarta, Sabtu, 25 Maret 2023.
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemilu 2024 mutlak tak bisa diundur-undur lagi. Memundurkan Pemilu kata Mahfud sama dengan melanggar konstitusi.
Baca Juga: Ramai soal Stroke Telinga, Dokter Tirta Beri Penjelasan
Pasalnya, konstitusi telah mengatur pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali sehingga pantang terlewat satu hari pun dari jadwal. Pun begitu dengan masa jabatan presiden.
Artinya, apabila presiden dilantik pada tanggal 20 Oktober, maka pada 20 Oktober 2024, harus sudah ada presiden baru yang dilantik sebagai pengganti Jokowi.
“Saya katakan jangan main-main dengan jadwal pemilu. Jangan main-main, itu mengundang chaos (kekacauan). Kalau saudara ingin memaksa pemilu itu ditunda,” katanya lagi, menyinggung pihak-pihak yang menghendaki penundaan pesta demokrasi tersebut.
Mahfud melanjutkan, sejatinya konstitusi bisa diubah, namun tentu hal itu bukan perkara mudah. Sebab, imbuhnya, harus diusulkan 1/3 pasal mana yang mau diubah, apa alasannya dan bagaimana rumusannya. Setelah itu badan pekerja harus dibentuk terlebih dulu.