PIKIRAN RAKYAT - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Prof. Slamet Rosyadi, mengungkap pesan dari kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) menggelar buka puasa bersama (Bukber).
"Mungkin pesan atau arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan larangan buka puasa bersama itu ditujukan agar pejabat dan ASN ikut mendukung upaya transisi dari pandemi ke endemi," kata Slamet Rosyadi di Purwokerto, Sabtu 25 Maret 2023.
Kendati angka penularan Covid-19 mengalami penurunan, dia menilai hal itu bukan berarti pagebluk Covid-19 telah berakhir. Oleh sebabitu, menurutnya perlu kehati-hatian dari pelbagai pihak agar tak tertular Covid-19.
Dia menilai, salah satu upaya mencegah penularan Covid-19 dengan melarang pejabat dan ASN Bukber Ramadhan 2023.
Baca Juga: Satu dari Tiga Korban Baliho Roboh di Simpang Samsat Soekarno Hatta Bandung Alami Patah Tulang
"Kalau pejabat atau pegawai (ASN, red.) tertular Covid-19, tentu akan mengganggu pelayanan publik dan pada akhirnya masyarakat juga yang akan dirugikan," tutur dia, seperti dilaporkan Antara.
MUI mendukung Jokowi
Sekertaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, Prof. Dr. K.H. Muammar Bakry, Lc, M.Ag, mengungkapkan, langkah Jokowi meminta pejabat tak menggelar Bukber sangat baik. Dia bahkan sangat mendukung arahan tersebut.
Dia menilai, selain alasan kesehatan, arahan itu juga dapat mengubah kebiasaan para pejabat yang mengadakan Bukber tapi hanya mengundang figur besar atau kalangan pejabat saja. Pasalnya, Islam menganjurkan untuk memberi buka puasa orang yang membutuhkan, seperti orang miskin dan yatim.
Baca Juga: Polisi Ungkap Jumlah Korban Baliho Roboh di Simpang Samsat Soekarno Hatta Bandung