/photo/2022/05/26/630476225.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni membuka kemungkinan pihaknya membentuk panitia khusus (pansus) untuk mencari titik temu persoalan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Sepertinya kalau enggak tuntas, kita mau pansus," ucap Ahmad Sahroni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 29 Maret 2023.
Menurutnya, pansus adalah upaya yang paling mungkin dilakukan agar kasus ini terbuka dengan jelas. "Itu risiko keterbukaan publik. Inilah keterbukaan secara transparan ke masyarakat," tuturnya.
RDPU antara Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Menko Polhukam Mahfud MD membahas terkait dugaan transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). RDPU yang berlangsung sejak pukul 15.00 WIB itu berlangsung panas. Ditambah lagi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tak hadir.
Baca Juga: Mahfud MD ke Arteria Dahlan: Jangan Gertak-gertak! Saya Juga Bisa Gertak Saudara
Komisi III DPR menilai absennya Sri Mulyani akan memicu diagendakannya forum lain sehingga pertemuan hari ini menjadi sia-sia.
Anggota DPR RI, Habiburokhman, mengatakan bahwa Menkeu tak bisa seenaknya mangkir dari agenda klarifikasi kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang belakangan ramai disorot publik. Sebab, imbuhnya, Sri Mulyani adalah satu dari tiga kepingan penting dalam persoalan ini.
“Pimpinan, kemarin dialog kita adalah ingin mencari kejelasan di hari ini karena persoalan ini menyangkut keterangan tiga pihak, Pak Mahfud (MD), Ibu Sri Mulyani, dan Pak kepala PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),” ucapnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR, Rabu, 29 Maret 2023.
Baca Juga: FIFA Beri Jawaban Soal Kelanjutan Piala Dunia U20 Usai Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah
Tak Kena Reshuffle
Anggota Komisi III DPR, Johan Budi, mendoakan Mahfud MD tidak terkena reshuffle setelah terlibat debat panas dengan DPR dalam RDPU pembahasan dugaan transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.