PIKIRAN RAKYAT – Isu Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 ditunda beberapa waktu terakhir ramai dibicarakan. Peneliti Universitas Islam Indonesia (UII), Jamaludin Ghafur, mengungkap apa yang perlu disiapkan jika ajang itu ditunda.
UUD 1945 pasal 22E ayat 1 memang menyatakan bahwa pemilu digelar setiap lima tahun, namun bukan tidak mungkin ada kondisi tertentu yang menyebabkan hal itu tidak bisa dilaksanakan, seperti bencana, perang, darurat militer, maupun darurat sipil.
Covid-19 adalah salah satu di antara kondisi tertentu tersebut. Jamaludin menyatakan 80 negara di dunia menunda pemilu akibat bencana pandemi tersebut. Adapun kondisi tertentu lainnya bisa berupa perintah lembaga peradilan.
“Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Partai Prima melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selaku tergugat. Salah satu putusannya adalah meminta tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan ditetapkan dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal dalam 2 tahun 4 bulan 7 hari,” kata Jamaludin.
Baca Juga: Pengesahan Rancangan UU Perampasan Aset Jangan Jadi Dagelan Politik Jelang Pemilu 2024
Jika banding KPU ke Pengadilan Tinggi gagal dan kasasi di Mahkamah Agung juga gagal, Pemilu 2024 akan ditunda karnea putusan PN Jakpus tentang Partai Prima di atas akan berkekuatan hukum tetap.
Apa yang perlu disiapkan jika Pemilu 2023 ditunda?
Dilansir dari laman The Conversation, terdapat empat hal yang perlu disiapkan jika pesta demokrasi lima tahunan itu ditunda, apapun alasan penundaan tersebut:
1. Alasannya harus mendesak
Jamaludin menyatakan alasan penundaan itu harus mendesak. Contohnya jika ada kondisi yang mengancam keselamatan bangsa seperti perang. Adapun jika alasannya di luar itu, hendaknya pemilu tetap digelar.
Baca Juga: Ribuan Anggota TNI-Polri di Garut Ketahuan Masuk Daftar Pemilih Pemilu 2024