PIKIRAN RAKYAT - Patroli pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut menemukan adanya daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS). Bawaslu Kabupaten Garut menemukan ribuan anggota TNI-Polri yang masuk dalam daftar pemilih untuk Pemilu 2024.
Komisioner Divisi Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat (P2HM) Bawaslu Garut, Iim Imron, mengatakan temuan itu sangat mengejutkan. Mengingat, sebagaimana aturan yang berlaku, anggota TNI-Polri sudah jelas tidak dibolehkan masuk dalam daftar pemilih.
"Ada temuan yang cukup mengejutkan dari hasil patroli pengawasan yang kita lakukan. Kita menemukan ada ribuan anggota TNI-Polri yang masuk daftar pemilih untuk Pemilu 2024 mendatang", ujar Iim pada Selasa, 4 April 2023.
Dikatakannya, patroli pengawasan ini dilakukan Bawaslu Garut beserta seluruh jajaran di tingkat kecamatan dan desa. Tujuannya untuk melakukan pemutakhiran data pemilih untuk pencocokan dan penelitian (coklit) persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Alasan Bawaslu Tepis Kader PDIP Langgar Pemilu usai ‘Ngamplop’ di 3 Kecamatan di Sumenep
Hasil dari kegiatan coklit itu, imbuhnya, petugas menemukan adanya sejumlah daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat, termasuk anggota TNI-Polri yang masuk daftar pemilih.
Iim menduga adanya data aparatur yang masuk dalam daftar pemilih itu akibat tidak tertulis status pekerjaannya sebagai anggota TNI maupun Polri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga membuat data-data itu juga tak tertulis di dalam kartu keluarga.
Baca Juga: Beda Respons Bawaslu soal Dugaan Kampanye Anies Baswedan dan Kader PDIP di Masjid
"Sesuai aturan yang berlaku, kami telah meminta agar anggota TNI-Polri yang masuk daftar pemilih itu segera dicoret. Kini dipastikan ribuan anggota TNI-Polri itu sudah dicoret dan tidak terdaftar lagi sebagai pemilih untuk Pemilu 2024," katanya.
Diungkapkannya, selain anggota Polri dan TNI yang masuk dalam daftar pemilih, pihaknya juga menemukan ada masyarakat yang memiliki hak pilih, tetapi tidak dilakukan coklit oleh petugas pemutakhiran data pemilih.