PIKIRAN RAKYAT – Pembagian uang zakat dalam amplop berlogo PDI Perjuangan (PDIP) tuai sorotan. Bawaslu RI mengungkapkan sikap dan penindakan atas kejadian yang berlangsung di Sumenep, Jawa Timur, pada Jumat, 24 Maret 2023 lalu tersebut.
Menurut Bawaslu, aksi bagi-bagi amplop tersebut memang potensi dipersoalkan secara hukum lantaran dilakukan jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Namun, setelah menindaklanjuti dugaan, Bawaslu memastikan sama sekali tak ada pelanggaran daripadanya.
“Hasil pemeriksaan dan klarifikasi Bawaslu menunjukkan bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian, tidak dapat dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dalam konferensi pers di media center Bawaslu, Kamis, 6 April 2023.
Untuk diketahui jelasnya, Jumat, 24 Maret 2023, terjadi pembagian amplop berisi uang sebesar Rp300 ribu, dari kader PDIP, kepada jemaah masjid di tiga kecamatan di Kabupaten Sumenep, antara lain:
Baca Juga: Bongkar Dugaan Kecurangan Rumah Sakit, Direktur BPJS Kesehatan: Tagihan Miliaran, Tapi Ga Ada Pasien
1. Masjid Abdullah Syehan Beghraf, di komplek Pondok Pesantren Daruttoyyibah, di Legung, Kecamatan Batang-Batang;
2. Masjid Naqsabandi di Kelurahan Pajagalan, Masjid Laju dan Mushala Abdullah di Kelurahan kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep;
3. Masjid Fatimah Binti Said Ghauzan di Desa Jaba’an, Kecamatan Manding
Amplop berwarna merah itu dilengkapi dengan gambar Anggota DPR fraksi PDIP, Said Abdullah dan Ketua DPD PDIP Kabupaten Sumenep, Achmad Fauzi. Jemaah masjid menerima amplop-amplop itu melalui pengasuh pondok pesantren (ponpes) atau takmir masjid.